Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mempertimbangkan kembali keputusan tentang penerapan sertifikat tanah elektronik. Junimart mempertanyakan, apakah pemerintah sudah memikirkan
mengenai infrastruktur, SDM, dan juga jaminan keamanan dari sertifikat tanah elektronik tersebut.
Memang tidak mudah dalam penerapan sertifikat elektronik ini, pasalnya berbagai persoalan yang ada di bidang pertanahan yang kompleks penuh akan konfilik, menjadi bertambah berkali lipat jika ranah digital dikaitkan, ke ruang siber yang tak dipungkiri juga memiliki masalah yang berbeda.
Pemerintah juga harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam implementasi program sertifikat tanah elektronik, terlebih saat ini masih banyak kejahatan siber yang belum terkendali secara optimal. Kemudian kebijakan digitalisasi pertanahan yang dicanangkan oleh pemerintah perlu juga didukung dengan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia.
Merespon hal itu Onno W Purbo Pakar Teknologi Informatika (TI) menjelaskan ada empat kunci yang musti dipegang sebelum implementasi sertifikat tanah elektronik itu diterapkan, yaitu PPTP yang terdiri dari people (Manusia yang pintar), proses artinya prosedur dan tata kelolanya, teknologi, dan physics (Fisik bendanya, Cloudnya, Servernya).
Refrensi
Comentarios